Wali Kota Serang Minta BPN Percepat Sertifikasi, 3.000 Aset Daerah Belum Tersertifikasi

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Sebanyak 4.000 aset milik pemerintah Kota (Pemkot) Serang yang baru disertifikasi sekitar 989. 

Artinya, masih ada sekitar 3.000 aset yang belum memiliki legalitas resmi.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Serang, Budi Rustandi menilai, sertifikasi itu sangat penting sebagai upaya pengamanan aset milik pemerintah.

Dengan demikian, ia segera berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk mengurus sertifikasi aset-aset milik Pemkot Serang yang belum disertifikasi.

"Kami juga sudah MoU dengan BPN. Nanti bagian aset yang akan melaksanakan sudah sejauh mana pelaksanaannya," kata Budi, Jumat (21/11/2025).

Baca juga: Pemkot Serang Kejar Sertifikasi Aset Daerah, Baru 989 dari 4 Ribu Aset yang Sudah Bersertifikat

Ia mengatakan, BPN bersedia membantu Pemkot Serang untuk segera menyelesaikan sertifikasi aset-aset dan lahan milik pemerintah yang belum disertifikasi tersebut. 

"Alhamdulillah mereka siap membantu percepatan sertifikasi aset. Karena itu juga arahan langsung dari kementerian," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Aset Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Serang, Tini Suhartini, menyampaikan, sekitar 4.000 aset milik daerah yang baru disertifikasi sekitar 989. 

"Lahan aset yang saat ini fokus kami di tanah jalan, yang akan disertifikatkan dengan tanah-tanah kantor, kayak sekolah dan kelurahan," kata Tini, Selasa (18/11/2025).

Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pengamanan agar aset milik Pemkot Serang tidak hilang atau berpindah tangan.

"Oh iya dong, kan pengamanan aset yang ada di Pemerintah Kota Serang," ujarnya.

Ia menjelaskan, lahan yang sedang dalam proses sertifikasi berada di wilayah Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, dan Kecamatan Curug. 

Aset tersebut meliputi tanah kantor, tanah sekolah, tanah kelurahan dan lain-lain.