Gaji Anggota DPRD Lebak Tembus Rp33 M dan Tunjangan Rumah Rp15 M Dikritisi Mahasiswa

- Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp528.055.395,00.

- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar Rp288.000.000,00

- Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebesar Rp2.674.224,00

- Belanja Jaminan Kematian DPRD sebesar Rp8.022.672,00

- Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp11.520.000.000,00

- Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp9.960.000.000,00

Dikritisi Mahasiswa 

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Lebak Melawan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Lebak, Senin (8/9/2025).

Dalam aksinya, mereka menyoroti besarnya tunjangan yang diterima anggota DPRD Lebak, khususnya tunjangan rumah.

Koordinator lapangan aksi, Muhamad Haris, mengatakan ada ketimpangan antara tunjangan DPRD dengan kondisi masyarakat saat ini.

"Menurut kami ini tidak rasional dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang banyak mengalami kesusahan. Ternyata tunjangan DPRD ini justru sangat besar," katanya.

Haris menilai, tunjangan DPRD Lebak seharusnya dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi daerah.

Selain itu, ia juga mempertanyakan kinerja DPRD Lebak dalam menyikapi berbagai persoalan masyarakat.

"Itu bisa dikurangi, apalagi masyarakat banyak yang mengalami kesulitan, rumah bocor, makan susah, dan lainnya. Tapi gaji serta tunjangan pejabat kita justru sejahtera untuk dirinya sendiri," ujarnya.

Ia menambahkan, jika gaji dan tunjangan DPR RI bisa dievaluasi, maka DPRD Lebak juga seharusnya bisa dilakukan hal yang sama.