Respon Ketua DPRD Lebak Soal Gaji dan Tunjangan Capai Puluhan Miliar: Tanya ke Menteri Keuangan

Saat ditanya mengenai besaran gaji yang diterima anggota DPRD Lebak per bulan, Juwita meminta agar informasi tersebut dilihat secara daring.

“Itu sudah banyak di online, lengkap kok, tinggal dibuka,” pungkasnya.

Dikritisi Mahasiswa 

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Lebak Melawan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Lebak, Senin (8/9/2025).

Dalam aksinya, mereka menyoroti besarnya tunjangan yang diterima anggota DPRD Lebak, khususnya tunjangan rumah.

Koordinator lapangan aksi, Muhamad Haris, mengatakan ada ketimpangan antara tunjangan DPRD dengan kondisi masyarakat saat ini.

"Menurut kami ini tidak rasional dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang banyak mengalami kesusahan. Ternyata tunjangan DPRD ini justru sangat besar," katanya.

Haris menilai, tunjangan DPRD Lebak seharusnya dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi daerah.

Selain itu, ia juga mempertanyakan kinerja DPRD Lebak dalam menyikapi berbagai persoalan masyarakat.

"Itu bisa dikurangi, apalagi masyarakat banyak yang mengalami kesulitan, rumah bocor, makan susah, dan lainnya. Tapi gaji serta tunjangan pejabat kita justru sejahtera untuk dirinya sendiri," ujarnya.

Ia menambahkan, jika gaji dan tunjangan DPR RI bisa dievaluasi, maka DPRD Lebak juga seharusnya bisa dilakukan hal yang sama.

"Jadi, kenapa DPRD Lebak tidak dievaluasi? Termasuk semua tunjangannya juga," tegas Haris.

Lebih lanjut, Haris menyebut pihaknya akan terus mengawal proses evaluasi tunjangan DPRD Lebak setelah adanya pernyataan dari Ketua DPRD.

"Kami tadi ditemui Ketua DPRD. Katanya akan ada upaya evaluasi tunjangan DPRD Lebak," ungkapnya.

"Kami sebagai mahasiswa dan masyarakat sipil akan mengawal apa yang disampaikan Ketua DPRD Lebak tadi bila memang benar dilakukan," sambungnya.