Sosok Anggito Abimanyu Gantikan Purbaya Jadi Ketua LPS, Lepas Jabatan Wamenkeu

TRIBUNBANTEN.COM - Anggito Abimanyu ditunjuk sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Sebelumnya, jabatan Ketua LPS dipegang oleh Purbaya Yudhi Sadewa pada tahun 2020-2025.

Purbaya Yudhi Sadewa diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.

Tanggal 8 September 2025, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Kini, posisi Ketua LPS yang sebelumnya diemban Purbaya, digantikan oleh Anggito Abimanyu.

Anggito Abimanyu akan dilantik bersama enam pejabat lain dan jajaran ex officio LPS.

Saat disinggung mengenai posisinya di Kementerian Keuangan, Anggito mengatakan secara otomatis akan melepas jabatan Wamenkeu begitu Keputusan Presiden diterbitkan.

"Saya nggak tahu (siapa pengganti). Pokoknya dengan keppres hari ini yang akan diterbitkan, saya otomatis tidak lagi menjabat sebagai wakil menkeu. Tapi sekarang masih ya," kata Anggito di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Anggito menyatakan kabar pelantikannya sebagai Ketua LPS telah diterima sejak Selasa sore.

Menurutnya, total ada enam orang yang akan dilantik bersama dirinya, termasuk dua anggota ex officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberi arahan agar LPS menjalankan mandat baru yang kini tidak hanya menjamin simpanan perbankan, tetapi juga mencakup sektor asuransi.

"Pertama, LPS kan lembaga penjamin simpanan ya. Mandat yang baru kan disampaikan, di samping perbankan juga untuk asuransi. Jadi kita akan melaksanakan penempatan dana kalau memang oleh OJK dianggap ataupun asuransi yang masih kurang dana segar," tuturnya.

Perluasan mandat tersebut merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah disahkan pada 2023 dan mulai berlaku penuh pada 2026. UU ini menugaskan LPS untuk menjalankan Program Penjaminan Polis (PPP), yang akan menjamin hak pemegang polis dari perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK.

"Mandatnya memang diperluas sekarang dibandingkan dengan sebelumnya. Ada undang-undang P2SK yang baru yang sekarang digodok. Pada November dibahas. Dan nanti 2026 LPS dan OJK akan mengemban mandat-mandat lain," jelasnya.

Lebih lanjut, Anggito menjelaskan dua tugas utama yang akan dijalankan LPS setelah perubahan tersebut.

"Ya tadi itu, satu soal penjaminan untuk asuransi baik asuransi umum maupun asuransi syariah. Lalu, penempatan dana apabila bank atau polis asuransi itu mengalami gangguan likuiditas. Tetapi itu semuanya kan berawal dari penempatan dana dan pengawasan dari OJK," tandasnya.

Siapa Anggito Abimanyu?

Anggito Abimanyu lahir di Bogor pada 19 Februari 1963. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1985, kemudian melanjutkan studi ke University of Pennsylvania, Amerika Serikat, dan memperoleh gelar Master of Science serta Ph.D. di bidang ekonomi dan kebijakan publik.

Kariernya dimulai sebagai akademisi di UGM, di mana ia menjadi dosen tetap dan menjabat sebagai Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Sekolah Vokasi.

Di pemerintahan, Anggito pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Ia juga pernah menjadi Chief Economist dan Komisaris di Bank BRI.

Pada 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik Anggito sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih. Setahun kemudian, ia ditetapkan oleh Komisi XI DPR RI sebagai Ketua LPS periode 2025–2030, usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir, Anggito memiliki kekayaan sebesar Rp 21,45 miliar, mayoritas berupa tanah dan bangunan.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com