Disperkimta Tangsel Klaim Berhasil Kurangi Pemukiman Kumuh

Laporan wartawan TribunBanten.com Ade Feri Anggriawan

TRIBUNBANTEN.COM, TANGSEL - Dinas Perumahan  Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Tangerang Selatan (Tangsel) mengaku telah berhasil dalam mengurangi jumlah pemukiman kumuh yang ada di wilayahnya.

Kepala Bidang Permukiman Disperkimta Tangsel, Anung Indra Kumara mengatakan, dalam pemetaan wilayah pemukiman kumuh pihaknya mengacu pada Surat Keputusan (SK) Wali Kota yang telah dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu kata dia, dengan mengacu pada SK Wali Kota tahun 2024 tentang kawasan pemukiman kumuh, Kota Tangsel awalnya memiliki total 56 hektare kawasan kumuh.

Baca juga: 27 Hektare Wilayah di Tangsel Masuk Kawasan Kumuh, Terluas di Kelurahan Ini

Namun, setelah penanganan dilakukan terhitung sejak 2024, saat ini Tangsel hanya memiliki 27 hektare pemukiman kumuh yang ada di tiga kelurahan, yakni Parigi, Pondok Aren, dan Kademangan.

"Alhamdulillah penanganan kita sejauh ini cukup membantu warga-warga yang masuk daerah kumuh, semuanya mendapat respon cukup positif," ujarnya kepada TribunBanten.com, Jum'at (10/10/2025).

"Jadi daerahnya berubah total, terutama yang tampak itu sebetulnya dari Jalan, dan drinase," sambungnya.

Anung mengatakan, meski Tangsel memiliki kawasan pemukiman kumuh, namun gradasi nya masih dalam kategori ringan. 

Hal itu kata dia, merujuk pada tujuh indikator kawasan pemukiman kumuh yakni kondisi bangunan gedung; kondisi jalan lingkungan; kondisi penyediaan air minum; kondisi drainase lingkungan; kondisi pengelolaan air limbah; kondisi pengelolaan persampahan; kondisi proteksi kebakaran.

"Jadi untuk ngukur ringan dan beratnya itu kan sebetulnya bisa jadi akumulasi dari indikator itu, atau mungkin bisa dari satu indikator tapi yang dilihat tingkat keparahannya," jelasnya.

Ia pun mengaku, pihaknya akan terus melakukan penanganan terhadap kawasan pemukiman kumuh di Tangsel, yang ditargetkan rampung pada 2027 mendatang.

"Sekarang ini kan kita ngacunya ke SK Wali Kota Tahun 2024, di situ sudah di dinyatakan bahwa ada 56 hektare kawasan kumuh. Sekarang sisanya 27 hektare," kata Anung.

"Di 2024 kemarin sudah ditangani, 2025 ini sedang ditangani juga, kemungkinan 2026, bahkan 2027 pun nanti masih ada penanganan, karena kegiatannya kan dicicil," tandasnya.