2 Hari Lagi, Menanti Kejutan Reshuffle Presiden Jokowi di Rabu Pon, PDIP dan Gerindra Bersuara
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, komunikasi antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri makin intens belakangan
lihat foto
Politisi PDI-P Andreas Hugo Pareira bahkan mengatakan ada kemungkinan reshuffle terjadi selain di dua pos kementerian yang menterinya tersangkut kasus korupsi.
Andreas menilai reshuffle juga dimungkinkan terjadi di pos kementerian lain yang dianggap tak optimal kinerjanya oleh Presiden.
Sebabnya, Presiden beberapa kali juga pernah marah kepada para menterinya lantaran lambatnya penyerapan anggaran di masa pandemi Covid-19.
Padahal Jokowi menginginkan di masa krisis seperti sekarang, penyerapan anggaran menjadi jalan satu-satunya mengungkit pertumbuhan ekonomi untuk kembali ke angka positif.
“Momentum awal tahun ini tepat karena menteri baru yang ditetapkan bisa mulai bekerja di awal tahun dengan APBN tahun anggaran baru. Dengan demikian menteri bisa mengikuti perjalanan penggunaan anggaran di tahun anggaran berjalan,” kata Andreas.
Baca juga: Juliari Batubara Buat Bangga & Kesal Wanita Cantik Ini Sebelum Tersandung Korupsi Sembako Corona
Baca juga: Risma Disebut Dapat Tawaran jadi Menteri Sosial Gantikan Juliari Batubara, Begini Tanggapannya
Masih menunggu nama
Sementara itu Difrektur Eksekutif Indobarometer M. Qodari menilai saat ini Presiden Jokowi tengah menunggu usulan sosok pengganti kedua pos kementerian yang ditinggal menterinya karena kasus korupsi.
Jokowi, menurut Qodari, tengah menunggu nama pengganti Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
”Pak Jokowi, sepertinya, memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo dan Bu Mega memberikan usulan penggantinya,” kata Qodari.
Keputusan Jokowi tak terburu-buru mengisi kursi menteri yang kosong pun tak ayal menimbulkan banyak tanya, apakah jabatan menteri itu kembali diberikan kepada parpol atau profesional.
Qodari memaparkan, sejak Reformasi 1998, setidaknya terdapat dua pertimbangan Presiden dalam pemilihan anggota kabinet, yakni kemampuan dan konstelasi atau dukungan politik.
Baca juga: Ternyata Mega-Prabowo Sudah Buat Kesepakatan Usung Muhamad-Rahayu di Pilkada Tangsel
Dua kursi menteri yang ditinggalkan merupakan ”jatah” PDI-P dan Partai Gerindra.
Karena itu, menurut Qodari, Presiden pun tak akan sembarangan menetapkan pengganti karena alokasinya sudah jelas untuk parpol.
Kendati perombakan kabinet merupakan hak prerogatif, Presiden tetap akan menunggu usulan nama dari pimpinan parpol.
Meski begitu, menurut Andreas, dalam pengisian kabinet semestinya loyalitas dan kemampuan menerjemahkan visi-misi presiden menjadi pertimbangan.
