Breaking News:

Pro-Kontra Pengurangan Masa Hukuman Napi Korupsi, Indikator Remisi Harus Jelas dan Transparan

Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM harus transparan memberikan remisi kepada narapidana.

Editor: Glery Lazuardi
Kolase TribunnewsWiki/KOMPAS/DANU KUSWORO, Tribun-Timur/Dok Pribadi
Kolase jaksa Pinangki dan buronan kasus korupsi Djoko Tjandra 

TRIBUNBANTEN.COM - Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM harus transparan memberikan remisi kepada narapidana.

Sebanyak 214 narapidana kasus korupsi menerima remisi pada Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia.

Salah satu di antara narapidana yang mendapatkan remisi tersebut, yaitu Djoko Tjandra.

Djoko Tjandra adalah terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

"Dalam pemberian remisi itu apakah prosedur dijalani atau enggak, karena yang bersangkutan pernah memiliki rekam jejak seperti itu. Nah itu yang dipertanyakan di situ, cara mendapat remisinya benar atau enggak," ujar Pengamat Kebijakan Lembaga dari Universitas Indonesia, Arthur Josias Simon Runturambi, dalam keterangannya, pada Rabu (25/8/2021).

Baca juga: 214 Napi Korupsi Terima Remisi HUT RI, ICW hingga Pengamat Pertanyakan Rasa Keadilan di Masyarakat

Baca juga: Daftar Lengkap 214 Nama Napi Koruptor yang Dihadiahi Remisi HUT RI, Ada yang Sampai 6 Bulan

Menurut dia, direktur jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM sebagai pemegang kewenangan harus bertindak sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dia meminta jangan hanya sekedar mengumumkan remisi, tapi harus dijelaskan bagaimana prosedurnya untuk mengurangi dugaan praktek suap saat pemberian remisi.

"Jadi itu yang perlu disampikan, jadi tidak sekedar siapa mendapat remisi harus ada uraian lebih mendalam sehingga terhindar dari tadi keraguan masyarakat, praktek praktek itu berjahan di Lapas," ujarnya.

Oleh karena itu dia mendorong Dirjen Pas agar lebih transparan memberikan remisi terhadap narapidana koruptor. Terlebih kasus Djoko Tjandra sudah menyedot perhatian publik.

"Jadi untuk kasus kasus antensi yang mendapat perhatian itu seharusnya Dirjenpas tidak hanya sekedar memberikan remisi, tetapi juga harus mengumumkan persyaratan remisi yang telah dipenuhi," ujarnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved