Sembilan Jabatan Kepala OPD Pemprov Banten Diisi Plt, Komisi I DPRD Minta Pelayanan Tak Terganggu
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, Jazuli Abdillah meminta Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, agar pelayanan kepada masyarakat di Banten tak terganggu
Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Glery Lazuardi
Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin
TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, Jazuli Abdillah meminta Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, agar pelayanan kepada masyarakat di Banten tak terganggu meskipun sembilan jabatan OPD setingkat eselon II di lingkungan pemerintahan kosong.
"Selama ini pelayanan ngga terganggu, karena ada plt nya," ujarnya saat ditemui di salah satu hotel di Kota Serang, Kamis (16/3/2023).
Sebanyak sembilan jabatan OPD setingkat eselon II di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten kosong dan saat ini di isi oleh pelaksana tugas (Plt).
Kekosongan jabatan itu sempat menjadi sorotan banyak pihak, lantaran bisa mengganggu pelayanan terhadap masyarakat Banten.
Jazuli meminta supaya segera ditunjuk pejabat definitif.
Baca juga: Sembilan Jabatan Kepala OPD di Banten Kosong, Embay Minta PJ Gubernur Rotasi dan Mutasi Jabatan
"Cuma jangan terlalu lama juga, kesannya kan ngga bagus. Menurut saya Pj gub sudah mengambil langkah yang tepat, dengan menetapkan plt, kemudian melakukan open bidding," kata dia.
Jabatan kosong itu dikarenakan ada beberapa faktor. Menurut dia, bisa karena pegawai meninggal dunia, pensiun atau pindah.
"Artinya kosong karena ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya," ujarnya
Ketika jabatan itu kosong karena ditinggalkan oleh beberapa faktor tadi, maka gubernur harus mengambil langkah agar jabatan tersebut tidak kosong.
Diakui Jazuli, atas kekosongan jabatan itu, pihaknya telah mengingatkan Pj Gubernur Banten Al Muktabar.
Supaya keksosongan jabatan tersebut tidak boleh kosong, paska ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya.
"Kita mengingatkan agar tidak boleh kosong, karena akan mengganggu pelayanan dan administrasi pemerintahan," terangnya.
Menurut dia, hal itu yang memang seharusnya dilakukan oleh Pj gubernur agar jangan sampai jabatan kosong itu didiamkan.
"Itu memang kita yang minta, komisi I mendesak untuk melakukan itu. Jangan sampai jabatan kosong didiamkan, karena akan mengganggu pelayanan," terangnya.
| Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Banten Tinggal 4 Hari Lagi, Warga Lebak Ayo ke Samsat Segera |
|
|---|
| Prakiraan Cuaca Banten, Selasa 28 Oktober 2025: Waspada Hujan Petir hingga Perubahan Cuaca Ekstrem |
|
|---|
| Wacana Pemerintah Hapus SLIK OJK, REI Banten: Angin Segar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah |
|
|---|
| Gunung Halimun Salak Terkoyak: 30 Titik Tambang Emas Ilegal Ditemukan Polda Banten |
|
|---|
| Cerita Tubagus Fajri Sempat Menyusup saat Rakor Gubernur Banten, dan Desak Tutup Tambang Ilegal |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.