10 Kepala OPD Diisi PLT, Ketua DPRD Banten Minta Pemprov Segera Open Bidding

Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Kepala DPRD Provinsi Banten, Andra Soni meminta Pemerintah Provinsi Banten segera melakukan open bidding.

Menurut dia, open bidding itu dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan eselon II atau Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Banten yang berjumlah 10.

"Pejabat Banten kan banyak, peluang karir untuk mereka yang mengabdi banyak, open bidding kan saja, itu saran saya," katanya kepada TribunBanten.com, pada pekan ini.

Baca juga: Sembilan Jabatan Kepala OPD Pemprov Banten Diisi Plt, Komisi I DPRD Minta Pelayanan Tak Terganggu

Ke-10 kepala OPD itu di antaranya Biro Hukum, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang), Biro Umum dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi serta Badan Pendapatan Daerah.

Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo), Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Inspektorat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten.

Menurut Andra Soni, untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Pemprov Banten diharapkan bisa segera melakukan open bidding.

Sebab ia menilai, di lingkungan Pemprov Banten sendiri masih banyak pejabat eselon III yang bagus untuk bisa mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Baik itu di lingkungan kerja di DPRD Banten ataupun di lingkungan Pemprov Banten.

Ada banyak pejabat yang masih muda, kata Andra, yang tentunya bisa diberikan peluang untuk berkarir.

"Ini sudah saya sampaikan melalui pj gubernur, kalau saya sampaikan nama nggak pernah yah. Saya sampaikan bahwa ini ada reaksi masukan-masukan dari masyarakat bahwa kita ini banyak plt," terangnya.

Saat itu, kata Andra, dirinya langsung menanyakan kepada Pj Gunernur Banten Al Muktabar.

Apakah kekosongan jabatan itu mengganggu kinerja dan pelayanan di lingkungan Pemprov Banten atau tidak.

Berdasarkan jawaban Al Muktabar, kata dia, bahwasanya untuk kinerja tidak ada gangguan dan pelayanan tetap berjalan.

"Walaupun tidak (terganggu,-red), tapi normalnya pejabat itu kan harus yang definitif, supaya mereka kinerjanya juga bisa ini (bagus,-red)," ucapnya.

Baca juga: Sembilan Jabatan Kepala OPD di Banten Kosong, Embay Minta PJ Gubernur Rotasi dan Mutasi Jabatan