Soal Dugaan Maladministrasi Rotasi 478 Jabatan ASN di Banten, Al Muktabar Siap Beri Penjelasan

Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengaku siap memberikan penjelasan soal rotasi 478 jabatan ASN di Banten.

Upaya memberikan penjelasan itu menanggapi soal dugaan Ombudsman RI telah terjadi malaadministrasi dalam proses administrasi tersebut.

"Oh iya (siap hadir apabila dipanggil,-red). Kami pokoknya kalau itu prosedural dengan struktur yang sesuai kita akan hadir dan kooperatif," ujarnya saat di DPRD Banten, Rabu (24/5/2023).

Baca juga: Besok, Kepala BKD Banten Mulai Diperiksa Ombudsman Soal Dugaan Maladministrasi Pelantikan Pejabat

Hingga saat ini, dia mengaku belum menerima panggilan dari Ombudsman.

Apabila ada panggilan, kata dia, tentu dirinya akan menghormati undangan itu dan koperatif menghadirinya.

"Saya sangat kooperatif, bahkan saya sempat datang ke ombudsman waktu itu, meskipun tidak dipanggil. Saya datang inisiatif sendiri harmonisasi kelembagaan," terangnya.

Mengenai banyaknya pejabat yang dilantik dari jumlah sebanyak 478 pejabat administrator dan pengawas yang dianggap tidak linier dengan bidangnya.

Disampaikan Al Muktabar, bahwa ada tiga konteks yang membuat seseorang itu kompeten.

Pertama karena pendidikannya, kedua pengalamannya, ketiga karena minatnya.

"Sebenarnya yang disebut linier itu juga biasa dilakukan seprti dosen dalam rangka jadi guru besar, ilmunya apa ngajarnya apa itu kontek pemajaman linier," katanya.

Namun di pemerintahan yang ada di Pemprov Banten yang sifatnya struktural, kata dia, justru seseorang tersebut dikayakan kompetensinya.

"Karena perjalanan ini kan dia akan menapak ke depan, dan menapak ke depan semakin tinggi semakin general bisa jadi sekda, antar kepala dinas kepala opd itu konsep dari pola pengembangan SDM," ungkapnya.

Sebelumnya, Ombudsman telah memanggil kepala BKD Provinsi Banten.

Upaya pemanggilan itu dilakukan berkaitan dengan investigasi yang dilakukan Ombudsman tentang adanya dugaan potensi maladministrasi pada pelantikan ratusan pejabat Pemprov Banten.

Baca juga: Mendagri Dilaporkan ke Ombudsman soal PJ Kepala Daerah, Diduga Lakukan Maladministrasi