Tiga Tuntutan Apdesi saat Demo di Depan Gedung DPR RI, Tak Hanya Perpanjangan Masa Jabatan

TRIBUNBANTEN.COM - Berikut ini tiga tuntutan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada Rabu (5/7/2023).

Tiga tuntutan tersebut yaitu pertama APBN 10 persen untuk dana desa.

Kedua, Masa jabatan sembilan tahun dan boleh menjabat selama tiga periode

Ketiga, dana operasional bagi kades sebesar lima persen dari dana desa.

Di lokasi, massa pengunjuk rasa membentangkan spanduk dan poster menuntut perhatian lebih pemerintah.

Baca juga: Kades di Kabupaten Serang Demo di Depan Gedung DPR RI, Kantor Desa Sepi dan Dikunci

“APBN 10 persen untuk dan desa agar desa maju dan berdaulat”.

Tulisan spanduk lainnya "Pak Presiden Jokowi, Revisi UU Desa!”

Spanduk dan poster itu mereka pasang di pagar gedung DPR RI.

Para perangkat desa itu juga menuntut masa jabatan kepala desa (kades) jadi 9 tahun dan boleh menjabat selama tiga periode dan atau 9 tahun dua periode yang langsung berlaku saat revisi UU Desa nantinya disahkan.

Tak hanya itu, mereka juga meminta dana operasional bagi kades sebesar lima persen dari dana desa.

Lalu mereka juga menuntut tunjangan bagi kepala dan badan perangkat desa.

19 Ribu Kades dan Aparat Desa se-Banten Demo di Gedung DPR RI

Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Banten, Rafik Rahmat Taufik mengatakan, ribuan kepala desa atau Kades se- Banten akan berangkat ke Jakarta malam ini, dan besok subuh.

Para kades dan aparat desa di Banten tersebut akan melakukan aksi unjuk rasa, yang akan digelar di Gedung DPR RI, pada Rabu 5 Juli 2023 besok.

Rafik menyebut, kurang lebih ada 19 ribu orang dari Banten akan berangkat ke Jakarta.