PPDB SMA/SMK Banten 2023 Tercoreng Dugaan Kecurangan: 'Numpang KK' hingga Penerbitan SKTM

"Tolong untuk pemerintah agar pengawasannya diperketat, karena kalau isu pindah KK ini benar, berarti banyak yang terlibat di masa PPDB setiap tahunnya," ucapnya.

"Karena kalau pindah KK kan harus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), masa bisa orang numpang tinggal sih, enggak habis pikir saya," tegas RN.

Penjelasan Dindikbud Banten Soal Praktek 'Numpang KK'

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, Tabrani buka suara terkait kasus 'Numpang' kartu keluarga (KK), saat daftar PPDB SMA 2023.

"Kalau ada masyarakat yang mengeluh soal sistem zonasi, itu kan basisnya kartu KK. Soal bagaimana kartu KK itu bukan prodak kami, tapi itu instansi lain," kata dia, Rabu (12/7/2023).

Diketahui, terdapat sejumlah oknum yang 'Numpang' KK, demi putra-putri mereka dapat sekolah di SMA Negeri melalui jalur zonasi.

Kasus tersebut ditemukan Pj Gubernur Banten Al Muktabar, saat melakukan inspeksi mendadak ke rumah warga di dekat SMAN 1 Kota Serang.

Selain itu kasus serupa juga dikeluhkan warga di Tangerang.

Temuan itu sudah sampaikan pada kepala SMAN 1 Tangerang dan SMAN 2 Tangerang.

Tabrani mengaku tidak bisa berbuat banyak, jika yang dikeluhkan masalah KK. 

Sebab dasar penerimaan jalur zonasi, berdasarkan KK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

"Kami enggak bisa masuk ke wilayah itu, yang jelas pada saat dia menggunakan KK maka KK itu basis data jalur zonasi nanti," jelasnya.

Baca juga: Kuota Sudah Terpenuhi, PPDB SMP di Kota Serang Masih Ada Kemungkinan Buka Pendaftaran Lagi

Kepala sekolah SMAN 1 Kota Serang, Mohamad Najih mengaku tidak mengetahui adanya pendaftar yang numpang KK.

Dia baru tahu ada persoalan tersebut setelah Pj Gubernur Banten Al Muktabar melakukan inspeksi mendadak.

"Karena yang kita lihat hanya di KK, di barcode nya. Kalau di KK tidak ada barcode kita lempar," kata Najih.