Harta Kekayaan Sekda Herman Suwarman, Wajibkan Pejabat di Kota Tangerang Lapor LHKPN

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.168.815.544

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.912.633.344

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)
Rp. 3.912.633.344

Baca juga: 8 Sholawat Sambut Isra Miraj 27 Rajab 1445 H/2024 M, Upaya Mengharap Syafaat Nabi Muhammad SAW

Wajibkan Lapor LHKPN

Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarman, mengatakan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib pagi pejabat di Kota Tangerang.

Pernyataan itu disampaikan saat membuka kegiatan yang berlangsung di Ruang Akhlakul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (22/1/2024).

"Serta para pejabat di Pemkot Tangerang sebagai wajib lapor LHKPN," ujarnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menggelar kegiatan Pendampingan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraTahun 2023 di lingkungan Pemkot Tangerang.

Menurut dia, penyampaian LHKPN merupakan suatu hal yang rutin dilakukan setiap tahunnya oleh penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia menjelaskan, kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan dan tanggung jawab serta penguji integritas penyelenggaraan negara maupun calon penyelenggara negara.

"Pengisian LHKPN dapat dilakukan melalui aplikasi e-lhkpn, dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan kinerja," jelasnya.

Secara rinci, Inspektur Kota Tangerang, Dadi Budaeri, menjabarkan, secara administratif data LHKPN penyelenggara negara di Kota Tangerang pada tahun 2023 telah mencapai 100 persen dari total wajib lapor sebanyak 200 orang.

"Untuk tahun 2024, batas pelaporan dapat dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2024," tukas Dadi.