Daftar Sekolah Dinas Tanpa Dipungut Biaya dan Peluang Jadi PNS: Ada IPDN, Poltekim dan Poltekip

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) merupakan sekolah dinas di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Kampus ini ditujukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang ahli di bidang pemasyarakatan.

Politeknik Imigrasi (Poltekim)

Politeknik Imigrasi (Poltekim) dinaungi oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Poltekim belajar tentang imigrasi.

Lulusan sekolah dinas ini nantinya akan ditempatkan di kantor imigrasi yang ada di Indonesia atau di unit imigrasi sebagai perwakilan luar negeri Indonesia.

Tanpa Dipungut Biaya

Seleksi penerimaan pegawai dan sekolah kedinasan menjadi agenda rutin bagi Kementerian Hukum dan HAM setiap tahun.

Pada tahun ini, Kemenkumham kembali membuka seleksi penerimaan Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Tahun Anggaran 2024.

Kepala Biro SDM, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Prasetya, mengatakan seleksi ini diselenggarakan secara terbuka, bersih dan gratis tidak dipungut biaya apapun.

"Jangan terpengaruh oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menjanjikan kelulusan, seleksi ini bersih tanpa pungli," tegas Andika.

Baca juga: Data Jumlah Anak Putus Sekolah, Dinas Pendidikan Surati Camat se-Kota Serang

Pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai dan taruna/i sekolah kedinasan Kemenkumham menggunakan ABR (Aplikasi Bersih Rekrutmen) sebagai alat bantu pendukung dalam tahapan seleksi untuk mengidentifikasi perjokian.

ABR lahir dari hasil inovasi Sdr. Reza Adityas Ananda Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenkumham pada tahun 2023 yang dikembangkan secara mandiri dengan semangat menciptakan proses rekruitmen bersih, transparan dan menghindari praktik kecurangan peserta.

Keunggulan ABR (Aplikasi Bersih Rekrutmen) yaitu dapat mendeteksi joki pada seleksi penerimaan pegawai yang telah dibuktikan dengan tertangkapnya 11 joki pada Tahun 2023 di 4 wilayah seleksi.

Dengan hadirnya ABR, diharapkan proses penerimaan pegawai dan sekolah kedinasan menjadi lebih transparan, objektif dan bersih dari praktik kecurangan.