Usul Alih Fungsi Hutan Lindung untuk PSN PIK 2, Al Muktabar Dinilai Salahgunakan Wewenang 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Engkos Kosasih 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Mantan Penjabat (Pj) Guberenur Banten, Al Muktabar dinilai telah menyalahgunakan wewenang soal hutan lindung di wilayah Kabupaten Tangerang, diusulkan menjadi kawasan produksi, untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Costland.

Demikian disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik Banten, Ahmad Sururi.

Menurut Sururi, pelepasan alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi harus melalui kajian, terutama soal dampak lingkungannya dengan melibatkan berbagai pihak.

"Jika Al Muktabar tidak berkoordinasi dan melibatkan DLHK Banten, maka ini bisa disebut overlapping kewenangan dan maladministrasi," ujar Sururi kepada TribunBanten.com, melalui pesan instan, Senin (3/2/2025).

Pasalnya, ada sekitar 1.600 hektar lebih hutan lindung di wilayah Kabupaten Tangerang, diusulkan menjadi kawasan produksi, untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Costland.

Usulan tersebut dilayangkan mantan Pj Gubernur Banten Al Muktabar melalui surat nomor B.00.7.2.1/1936/BAPP/2024.

Baca juga: WALHI Soroti Alih Fungsi Hutan Lindung di Tangerang untuk PSN PIK 2 Tropical Costland

Surat tersebut diusulkan ke Perum Perhutani Banten dan Kementerian Kehutanan pada 25 Juli 2024.

Akan tetapi dalam hal ini, Al Muktabar tak melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Banten.

Tak hanya itu, usulan itu juga tak pernah dibahas bersama DPRD Banten.

Sururi menilai, alih fungsi kawasan hutan merupakan keputusan strategis yang urgensinya tidak hanya berdampak lingkungan tetapi juga sosial dan kesejahteraan masyarakatnya.

"Usulan perubahan hutan lindung ke hutan produksi ini bersifat jangka panjang, dan ini adalah keputusan politis dan strategis sehingga pelibatan DPRD menjadi keniscayaan," katanya.

Baca juga: Abraham Samad Laporkan Agung Sedayu Group dan PSN di PIK 2 ke KPK: Ada Potensi Korupsi!

Sururi meminta DPRD Banten segera memanggil mantan Pj Gubernur Banten Al Muktabar untuk mengetahui motifnya dalam mengusulkan alih fungsi hutan lindung tersebut.

"Ini perlu ditelusuri keterkaitan kepentingannya, ada apa dibalik keputusan 'one man show' Al Muktabar tersebut, apakah ini murni untuk kepentingan masyarakat atau elit dan oligarki," ujar Sururi.

Sebelumnya, Kepala DLHK Banten, Wawan Gunawan mengatakan, hutan lindung yang akan diubah peruntukannya karena akan dijadikan PSN PIK 2 Tropical Costland seluas 1.600 hektar lebih.

"Nah gak boleh hutan lindung di apa-apa. Tapi karena sudah muncul peruntukannya untuk PSN, siapapun boleh. Tapi harus ada pelepasan alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi," kata Wawan di kantornya, Jumat (31/1/2025).

Baca juga: Butuh Waktu 10-20 Tahun, Tanggul Laut Raksasa Sepanjang 700 KM Segera Dibangun dari Banten-Jatim

Kendati demikian, Wawan mengaku tak mengetahui soal usulan terkait perubahan hutan lindung menjadi produksi yang diusulkan mantan Pj Gubernur Banten, Al Muktabar.

"Soal mengusulkan (Hutan lindung jadi produksi) jangan tanya saya, tanya ke beliau yang lama (Al Muktabar) saya tidak tahu menahu soal itu," katanya.

Wawan juga merasa tidak pernah dilibatkan untuk melakukan kajian terkait hutan lindung menjadi kawasan produksi oleh mantan Pj Gubernur Banten. Padahal, seharunya kata dia, DLHK turut dilibatkan.

"Iya (Harusnya dilibatkan) ini nggak ada, sok aja buktikan kalau ada DLHK di sana," ujar Wawan

Sementara mantan Pj Gubernur Banten, Al Muktabar tak merespon upaya konfirmasi yang dilakukan oleh TribunBanten.com melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp.