Usulkan Alih Fungsi Lahan Tanpa Libatkan DLHK dan DPRD Banten, Al Muktabar Dilaporkan ke KPK

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Engkos Kosasih

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Mantan Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buntut mengusulkan alih fungsi lahan hutan lindung di Tangerang.

Al Muktabar dilaporkan Anggota Farksi PPP-PSI DPRD Banten, Musa Weliansyah melalui Balad Musa Weliansyah (BMW), Ratu Nisa, pada Senin (10/2/2025).

"Ya tadi siang kami mewakili Bapak Musa memberikan laporan pengaduan ke KPK," kata Ratu melalui pesan instan.

Baca juga: Pemprov Banten Teliti Surat yang Dikeluarkan Al Muktabar untuk Alih Fungsi Hutan Lindung untuk PIK 2

Dalam tanda terima surat tertera bahwa lembaga pengirim aduan tersebut merupakan DPRD Banten. Dalam aduan tersebut, Musa membawa 27 dokumen pendukung.

Selain Al Muktabar, Musa juga mengadukan mantan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar yang diduga ikut terlibat dalam usulan alih fungsi lahan.

"Ada 27 berkas yang kami serahkan ke KPK," singkatnya.

Hasil penelusuran TribunBanten.com, sejumlah surat yang diusulkan Al Muktabar menggunakan kop surat gubernur dengan kode surat intansi yang berbeda-beda.

Surat pertama dikeluarkan pada 8 September 2023 dengan nomor 000.7.2./3526-BAPP/2023 perihal dukungan untuk pengusulan PSN yang ditunjukan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Surat kedua diusulkan pada 18 September 2023 ke Direktur Utama Perum Perhutani dengan nomor surat 600.3/4569-PUPR/2023 soal permohonan pertimbangan teknis perubahan fungsi hutan lindung.

Kemudian Al Muktabar menerbitkan surat nomor B.00.7.2.1/1936/BAPP/2024 yang Kementerian Kehutanan.

Dalam surat yang dikeluarkan pada Juli 2024 tersebut, Pemprov Banten mengusulkan perubahan kawasan hutan lindung menjadi kawasan produksi.

Perubahan hutan lindung menjadi produksi tersebut untuk menunjang  PSN PIK 2 Tropical Costland yang dikembangkan PT Mutiara Intan Permai (MIP).