Proyek Pemasangan Internet Desa Rp 60 Juta, Ternyata Gagasan DPMPD Pandeglang, Ini Alasannya 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Muslim Taufik membenarkan, bahwa pihaknya ikut terlibat soal pemasangan jaringan internet desa sebesar Rp 60 juta. 

"Iya benar, tapi tidak ada paksaan," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/4/2025).

Muslim mengatakan, program jaringan desa di Pandeglang ada sejak tahun 2022, dengan tujuan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). 

Baca juga: Ketua APDESI Pandeglang Bantah Terlibat Program Pemasangan Jaringan Internet Desa Senilai Rp60 Juta 

Namun dikarenakan tidak sedikit penyertaan modal yang masuk ke BUMdes, secara pengelolaan pendapatannya tidak jelas. 

Sehingga DPMPD Pandeglang memberikan alternatif kepada desa.

"Makanya DPMPD mencoba memberikan alternatif kepada desa, supaya pendapatan mereka bisa meningkat kemudian pendapatannya juga bisa diketahui lewat aplikasi," katanya. 

"Dan ini tidak harus diikuti juga, karena kalau desa punya alternatif lain, BUMdes kita persilahkan tidak ikuti. Tambah lagi sistem penganggarannya kan ada di meraka juga. Jadi tidak ada paksaan," sambungnya. 

Meksipun upaya itu dilakukan sebagai alternatif dari pihak DPMPD, namun pada saat ditanya siapa yang mengadakan program pemasangan jaringan internet desa tersebut.

Muslim mengaku tidak mengetahui, hal itu.

"Saya tidak tahu soal itu," ucapnya. 

Tak hanya itu, Muslim juga mengaku tidak mengetahui siapa penyedia jaringan internet desa yang dikeluhkan sejumlah kepala desa (Kades).

"Tidak tahu," ujarnya. 

Dia mengungkapkan, pemasangan jaringan internet desa dengan penyedia sudah ada perjanjian kerja sama (PKS) dengan cara bagi hasil. 

25 persen keuntungan untuk desa, 75 persen keuntungan untuk pengusaha atau penyedia. 

"Jadi desa bayar Rp 60 juta awalnya, nanti keuntungan bagi dua. 25 persen buat desa, 75 persen untuk perusahaan," katanya. 

Muslim mengatakan, program pemasangan jaringan internet tersebut tidak berdasarkan lelang, atau disediakan oleh DPMPD Pandeglang. 

"Jadi kami tidak mengarahkan soal itu, tapi perusahaan itu dipersilahkan menyediakan unit usaha yang dipilih BUMdes," ujarnya. 

Dari 326 desa di Kabupaten Pandeglang, Muslim tidak mengetahui berapa desa yang sudah memasang jaringan internet desa.

"Tidak tahu," ujarnya. 

Pada saat ditanya BUMdes mana yang pertama kali mengusulkan adanya kerja sama pemasangan jaringan internet desa dengan penyedia? Muslim mengaku tidak mengetahui.

Baca juga: Wakil Bupati Iing Buka Suara Soal Kades di Pandeglang Dipaksa Bayar Jaringan Internet Rp 60 Juta

"Saya tidak tahu soal itu, konon alternatif ini dimunculkan sejak tahun 2022, cuma saya tidak tahu juga siapa. Tambah lagi saya baru di sini," katanya.

Dia juga meminta Kades yang dipaksa oleh orang tertentu untuk segera mencari orangnya.

"Saya mendukung. Dan kami juga berikan kebebasan kepada desa ikut tidaknya," ujarnya. 

Terpisah, salah satu Ketua BUMdes yang tidak ingin disebutkan namanya, mengeluhkan soal jaringan internet desa. 

Sebab, biyaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima BUMdes.

"Tidak sebanding dan kurang laku juga. Tambah lagi sudah banyak yang masang di sini," ujarnya dalam sambungan telepon, Selasa (22/4/2025).

Dia mengungkapkan, keuntungan yang diperoleh dari penjualan voucher jaringan internet dalam satu bulan hanya mendapatkan Rp 100.000. 

Terlebih voucher yang di jual terlalu mahal. 

"Ada yang sudah masuk ke kas, dan pendapatannya juga tidak menentu juga. Tambah lagi mahal dan banyak pesaingnya," ungkapnya. 

Menurutnya, jaringan internet yang dikelola BUMdes sekarang ini tidak sebanding dengan harga.

Padahal, tambah dia, masih banyak potensi yang ada di desa yang bisa dimanfaatkan dan dikelola BUMdes. 

"Jauh lah, mendingan bikin usaha telor asin meskipun untungnya kecil sudah terlihat," pungkasnya.