Warga Rancapinang Ancam Laporkan BPN Pandeglang ke KI, Jika Tak Beri Salinan SHP yang Diklaim TNI

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG - Warga Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, akan melaporkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pandeglang ke Komisi Informasi (KI). 

Laporan tersebut bakal dilayangkan, mana kala BPN Pandeglang tidak memberikan salinan Sertifikat Hak Pakai (SHP) yang dimiliki TNI AD. 

Diketahui, warga Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pandeglang, Rabu (25/6/2025). 

Kedatang warga ke BPN Pandeglang bertujuan untuk mengantarkan surat permohonan permintaan salinan Sertifikat Hak Pakai (SHP) yang dimiliki TNI AD, atas klaim lahan seluas 376 hektar kurang lebih. 

Baca juga: Datangi Kantor BPN Pandeglang, Warga Rancapinang Ajukan Permintaan Salinan SHP yang Dimiliki TNI

Pantauan TribunBanten.com di BPN, salah satu perwakilan warga membawa berkas surat permohonan kepada pelayan BPN yang bertugas. 

Kedatang warga ke Kantor BPN Pandeglang, juga didampingi oleh Kepala Desa Rancapinang. 

Kepala Desa Rancapinang, Epan Kusmana mengatakan, permintaan salinan SHP yang diajukan pihaknya ke BPN sudah berlandaskan aturan. 

Sehingga wajar, kata dia, jika pihaknya melaporkan BPN kepada Komisi Informasi (KI) soal keterbukaan informasi. 

"Karena kenapa? Karena kita meminta salinan juga ada dasar hukumnya. Artinya bentuk tranparansi publik yang sesuai dengan aturan," katanya. 

Menurutnya, langkah itu ditempuh sebagai upaya langkah hukum yang dilindungi undang-undang. 

"Itu adalah sebuah langkah dan prosedur yang dilindungi undang-undang. Ya sah dan wajar, secara aturan kenegaraan," ujarnya. 

Ia mengungkapkan, alasan pihkanya mengajukan surat permohonan salinan SHP yang dimiliki TNI AD, untuk mengetahui fakta soal SHP yang dikeluarkan oleh BPN Pandeglang pada tahun 2012. 

Baca juga: 5 Perwakilan Komnas HAM Kunjungi Warga Desa Rancapinang, Bahas Konflik Lahan Bersama TNI AD

Terlebih hingga sampai saat ini, warga Rancapinang tidak mengetahui kebenaran soal SHP yang dimiliki TNI AD tersebut. 

"Makanya kami mengajukan permohonan minta salinan SHP ke BPN, biar menjadi bahan kajian warga," ujarnya. 

"Karena untuk mengetahui sumber SHP itu, maka dari pihak berwenang yakni BPN," sambungannya. 

Ia berharap, kepada pihak BPN agar bisa memberikan salinan SHP yang dimiliki TNI AD. 

Sehingga, hal itu menjadi dasar bagi para warga bahwa SHP tersebut adalah milik TNI ataupun masih milik warga yang menggarap. 

"Itu nanti jadi dasar kami. Apakah kami akan melakukan gugatan, dan langkah apasih yang harus kami lakukan kalau sudah ada SHP supaya lebih leluasa," ujarnya. 

Baca juga: Warga Rancapinang Pandeglang Temui Gubernur Banten Andra Soni, Bahas Konflik Lahan Bersama TNI AD 

Diketahui, TNI AD diduga mengklaim lahan warga Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, seluas 376 hektar kurang lebih yang dibuktikan dengan sertifikat hak pakai (SHP) keluar pada tahun 2012. 

Dari 376 hektar itu, sekarang ini TNI AD tengah melakukan penggarapan seluas 5 hektar garapan milik 23 orang warga. 

Dari 5 hektar tersebut, rencananya akan dibangun Bataliyon Teritorial Pembangunan (TP) di wilayah tersebut. 

Berdasarkan pengakuan warga, mereka tidak pernah merasa menjual lahan garapan sejak turun-temurun kepada siapapun termasuk TNI AD. 

Terlebih, warga tidak mendapatkan ganti rugi atas lahan garapan yang sekarang ini tengah digarap oleh TNI AD.