RINCIAN Lengkap Pagu Anggaran Gaji dan Tunjangan Rumah hingga Transportasi DPRD Lebak

"Menurut kami ini tidak rasional dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang banyak mengalami kesusahan. Ternyata tunjangan DPRD ini justru sangat besar," katanya.

Haris menilai, tunjangan DPRD Lebak seharusnya dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi daerah.

Selain itu, ia juga mempertanyakan kinerja DPRD Lebak dalam menyikapi berbagai persoalan masyarakat.

"Itu bisa dikurangi, apalagi masyarakat banyak yang mengalami kesulitan, rumah bocor, makan susah, dan lainnya. Tapi gaji serta tunjangan pejabat kita justru sejahtera untuk dirinya sendiri," ujarnya.

Ia menambahkan, jika gaji dan tunjangan DPR RI bisa dievaluasi, maka DPRD Lebak juga seharusnya bisa dilakukan hal yang sama.

"Jadi, kenapa DPRD Lebak tidak dievaluasi? Termasuk semua tunjangannya juga," tegas Haris.

Lebih lanjut, Haris menyebut pihaknya akan terus mengawal proses evaluasi tunjangan DPRD Lebak setelah adanya pernyataan dari Ketua DPRD.

"Kami tadi ditemui Ketua DPRD. Katanya akan ada upaya evaluasi tunjangan DPRD Lebak," ungkapnya.

"Kami sebagai mahasiswa dan masyarakat sipil akan mengawal apa yang disampaikan Ketua DPRD Lebak tadi bila memang benar dilakukan," sambungnya.

Ketua DPRD Lebak Minta Masyarakat Tanya Menteri Keuangan

Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari turan mengenai tunjangan DPRD Lebak sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Administrasi Keuangan DPRD.

“Secara hukum sebenarnya tidak salah tunjangan DPRD tersebut,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyarankan agar masyarakat menanyakan langsung kepada Menteri Keuangan mengenai besaran tunjangan DPRD.

“Nanti lebih baik tanya ke Menteri Keuangan. Karena ketika menentukan besaran tunjangan itu, sudah melalui kajian,” katanya.

Juwita menambahkan, pihaknya akan membicarakan hal tersebut bersama pimpinan fraksi di DPRD terkait kemungkinan evaluasi tunjangan.