Pernyataan Bikin Panas! Kabar Aksi Kepung Kantor Kemenag Pandeglang Menggema

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Misbahudin

TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG - Suasana panas tengah menggema di kalangan guru madrasah swasta di Kabupaten Pandeglang. Para guru honorer yang sebelumnya turun ke Jakarta untuk berunjuk rasa kini dikabarkan tengah merencanakan aksi lanjutan, kali ini ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pandeglang.

Pemicu kemarahan itu bermula dari pernyataan Kepala Kemenag Pandeglang, Lukmanul Hakim, yang menyebut aksi demonstrasi guru honorer madrasah di Jakarta “membuat pemerintah repot.”

Pernyataan itu dengan cepat menyebar ke berbagai grup WhatsApp para guru madrasah. Dalam tangkapan percakapan yang diterima TribunBanten.com, tampak sejumlah pesan bernada kecewa hingga ajakan untuk menggelar aksi balasan.

Baca juga: Guru Honorer Madrasah Pandeglang Ikut Demo di Istana Negara, Kepala Kemenag: Bikin Repot Pemerintah

“Wajib tuntut mundur Kemenag!” tulis salah satu peserta grup.

Pesan lain menyebut, “Kalau demo kayak kemarin 15 bus, Kemenag Pandeglang pasti roboh.”
Ada pula yang menulis, “Hayu jadwalkan demo ke Kemenag, karena pernyataannya sangat menyakitkan kita.”

Sebagian guru bahkan menilai ucapan pejabat tersebut telah menyinggung perjuangan mereka.

"Hayu, siap aksi kita ke Kemenag Pandeglang. Bukannya memberikan support pada kita, malah bikin statement seperti itu. Ini perlu dikaji sama kita semuanya, dan harus diluruskan. Acara kemarin tidak arogan, mengedepankan etika dan moral. Beda dengan aksi-aksi yang lainnya, tapi malah disambut dengan statement seperti itu. Sekali-kali kita memberikan pelajaran pada pejabat Kemenag, biar mereka melek matanya," tulis anggota grup lain.

Seruan aksi “Aksi Jilid II: Geruduk Kantor Kemenag Pandeglang!” pun mulai ramai diperbincangkan di grup-grup komunikasi para guru madrasah.

Respon Koordinator Aksi Nasional

Koordinator Aksi Nasional Guru Madrasah, Fahru Rizal, membenarkan adanya percakapan dan rencana tersebut. 

Namun ia menegaskan, sejauh ini belum ada jadwal pasti kapan aksi akan dilakukan.

“Iya benar, itu percakapan di grup. Belum ada tanggal pastinya," ujarnya dalam sambungan telepon. 

Menurut Fahru, wajar jika para guru tersulut emosi. Pasalnya, perjuangan mereka selama ini tidak mudah dan telah ditempuh melalui berbagai jalur resmi. 

"Itu respon guru-guru lain, atas pernyataan tadi itu," pungkasnya. 

Kepala Kemenag Pandeglang: Aksi Bikin Pemerintah Repot

Sebelumnya, Kepala Kemenag Pandeglang, Lukmanul Hakim, menanggapi aksi demonstrasi ribuan guru honorer madrasah yang digelar di Istana Negara, Kamis (30/10/2025).

Lukman mengaku tidak menerima pemberitahuan resmi soal keberangkatan ribuan guru ke Jakarta.

Kepala Kemenag Kabupaten Pandeglang, Lukmanul Hakim menanggapi terkait aksi demonstrasi guru honorer sekolah madrasah swasta di Jakarta. 

Sebagaimana diketahui, sebanyak 1000 orang guru honorer yang mengajar di sekolah madrasah di Kabupaten Pandeglang, melaksanakan aksi demonstrasi di Istana Presiden, Kamis (30/10/2025). 

Tidak hanya dari Pandeglang saja yang ikut aksi demonstrasi, melainkan seluruh guru honor madrasah dari berbagai daerah di Indonesia juga ikut melaksanakan aksi demonstrasi. 

Lukman mengaku bahwa Kemenag Pandeglang tidak mengetahui dan tidak mendapatkan tembusan rencana aksi demonstrasi guru honorer madrasah sebelum berangkat ke Jakarta.

"Tidak tahu saya sebelumnya, hanya saja ada laporan dari Pak Kasi kalau guru-guru akan demo ke Jakarta," ujarnya dalam sambungan telepon, Jumat (31/10/2025).

Lukman menyebut, aksi demonstrasi yang diikuti guru honorer madrasah Pandeglang membuat pemerintah repot.

"Saya juga menyampaikan kepada Pak Kasi 'udah gak usah, bikin repot pemerintah aja.' Tapi kata Pak Kasi, mereka sudah di sana," katanya.

Pada saat ditanya bagaimana sikap Kemenag terhadap guru honorer yang melaksanakan aksi demonstrasi, Lukman menilai bahwa aksi demonstrasi adalah memaksa.

"Maksud saya, bersurat saja dulu secara administrasi. Kalau saran saya sih begitu, bersurat dulu, kemudian audiensi dengan DPR, Kemendiknas, dan Menteri Keuangan. Maksud saya begitu," ujarnya.

Lukman mengatakan bahwa tidak ada peluang bagi para guru honorer sekolah madrasah swasta diangkat menjadi ASN PPPK.

Namun, jika pemerintah mengatur regulasi soal itu maka dimungkinkan bisa.

Terlebih, guru madrasah di Kabupaten Pandeglang cukup banyak.

"Namun karena regulasi sementara ini belum ada, jadi belum ada peluang bagi guru madrasah untuk ikut seleksi PPPK," katanya.

"Ujung-ujungnya kan penghasilan, statusnya apa pun kalau pemerintah mensejahterakan ya sah-sah saja," sambungnya.

Lukman menambahkan bahwa gaji guru honorer madrasah dengan status inpassing sudah ditambah oleh Kemenag, yakni sebesar Rp500.000 dan dibayarkan setiap bulan sekali.

"Kalau untuk gaji guru madrasah saat ini, sebesar Rp500.000 melalui inpassing. Itu dibayarkan selama tiga bulan sekali," katanya.

Ditambahkannya, guru madrasah di Kabupaten Pandeglang sendiri cukup banyak, namun ia tidak menyebutkan jumlahnya secara jelas.