58 Desa di Pandeglang Belum Cairkan DD Tahap II 2025, Sistem Pemerintah Pusat Diduga Bermasalah

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Misbahudin

TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG - Dana Desa (DD) tahap II di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, hingga kini belum cair.

Dari 326 desa yang ada di Kabupaten Pandeglang, sebanyak 58 desa belum menerima DD tahap II tahun 2025.

Salah satu desa yang belum menerima pencairan tersebut adalah Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong.

Baca juga: Isi Chat Bocor! Istri Sah Polisikan Insanul Fahmi Gegara Didugaan Selingkuh dengan Inara Rusli

“Desa Bangkonol termasuk salah satu yang belum menerima DD tahap II,” ujar Kepala Desa (Kades) Bangkonol, Ade Sopiyandi, Sabtu (22/11/2025).

Ade menyebutkan, akibat DD tahap II belum cair, beberapa program tidak bisa dikerjakan, salah satunya pembangunan fisik.

Ia menambahkan, pihaknya telah mengajukan proposal DD tahap II kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang pada 19 September 2025.

“Biasanya satu sampai dua minggu cair. Tapi sekarang sudah lewat dua bulan sejak proposal dimasukkan pada 19 September,” katanya.

Ade mengatakan, berdasarkan informasi dari Pemkab Pandeglang, keterlambatan terjadi karena adanya pembaruan sistem dari Pemerintah Pusat, yakni pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).

“Katanya ada trouble karena pembaruan sistem OM-SPAN, jadi pencairannya tertahan di Pusat,” ujarnya.

Kendati demikian, Ade mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang agar percepatan pencairan DD bisa dilakukan.

Namun, jawaban sementara masih sama: menunggu perbaikan sistem dari Pemerintah Pusat.

“Mudah-mudahan November ini bisa cair. Ini pertama kali telat selama ini. Kami ingin pekerjaan berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ade menjelaskan, total anggaran DD tahap II untuk Desa Bangkonol mencapai Rp435 juta.

Anggaran tersebut mencakup ketahanan pangan, pembangunan fisik beton, SPAL, BLT, hingga operasional pemerintahan desa.

“Semua ini menunggu pencairan. Tapi kalau pelayanan tetap berjalan, hanya kegiatan besar yang tidak bisa dilaksanakan,” pungkasnya.