Ramai SBY Disebut Kena Karma Terkait Moeldoko, Peristiwa Kuda Tuli dan PKB Gus Dur Buktinya?

Lalu di tahun yang sama, justru Sutiyoso, atasan dari SBY yang saat itu menjadi Kepala Staf Kodam, yang ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus ini.

2. Laporan Akhir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Dalam sebuah laporan akhir yang diperoleh Tempo. Laporan itu menyebut pertemuan tanggal 24 Juli 1996 di Kodam Jaya dipimpin oleh Kepala Staf Komando Daerah Militer Jaya Brigadir Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono.

Rapat dihadiri juga Brigjen Zacky Anwar Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar.

Dalam rapat itu, disebutkan bahwa SBY memutuskan penyerbuan atau pengambilalihan kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya.

3. Kesaksian Kepala Staf Umum ABRI, Letjen (Purn) Soeyono

Walau dugaan keterlibatan makin kencang, SBY masih mendapat pembelaan dari Kepala Staf Umum ABRI saat itu, Letnan Jenderal (Purn) Soeyono.

Soeyono mengatakan bahwa 22 tahun silam, SBY memang berada di sekitar lokasi kejadian.

Tapi, keberadaan SBY di sana hanya sebatas memudahkan komunikasi dengan Sutiyoso.

"Soal dipakai atau tidak, itu sudah keputusan panglima," kata Soeyono dalam sebuah wawancara bersama Agung Rulianto dan Y. Tomi Aryanto dari Tempo, Juli 2004.

Saat itu, Soeyono mengatakan sekalipun SBY memimpin rapat untuk operasi penyerbuan, tanggung jawab tetap berada di tangan Sutiyoso sebagai Panglima Kodam.

Baca juga: Profil Moeldoko, Ketum Partai Demokrat Versi KLB, Pernah Disorot Gara-gara Banting Jam Tangan

"Dia (SBY) hanya melaksanakan keputusan dan perintah Panglima," ujar Soeyono.

SBY tetap menutup mulut rapat-rapat soal aneka tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Dalam sebuah sesi wawancara bersama Tempo selepas pemilu presiden 5 Juli 2004, SBY hanya mengatakan menyerahkan semuanya pada proses hukum.

KARMA TERHADAP GUS DUR

Sementara itu Ketua DPW Barikade Gus Dur Jawa Timur Ahmad Arizal melihat hiruk pikuk ditubuh Demokrat saat ini benar-benar membuktikan bahwa hukum karma terjadi,

"Saya rasa kami tolak lupa pada sejarah pecahnya PKB pada saat itu menjadi dua kubu yaitu Muktamar PKB Parung dan Muktamar PKB Ancol sampai naik ke Pengadilan," katanya seperti dikutip dari akuratmedianews.

Akhirnya keputusan Pengadilan memutuskan ISLAH kembali ke Muktamar Semarang dg kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB dan Muhaimin Iskandar Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB, akan tetapi pada waktu itu kekuasan di pegang SBY,"

Untuk maju Calon Presiden yg kedua periodenya yang berpihak ke Muhaimin Cs hasil Muktamar PKB Ancol kemudian sama Cak Imin cs hasil Muktamar PKB Ancol didaftarkan ke Menkumham RI dengan Struktur kepengurusan PKB pada waktu itu nama KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak tercantum lagi sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB diganti KH. Azis Mansyur Sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB

Baca juga: SBY Mengelus Dada Sebut Nama Moeldoko dan Ungkap Penyesalan, Ternyata Pernah Cium Tangannya

"Ini membuktikan pengkhianatan Muhaimin terhadap Gus Dur yang nyata-nyata hasil keputusan Pengadilan Jakarta Selatan memutuskan ISLAH."

Jika melihat situasi yang terjadi pada Partai Demokrat saat ini tidak jauh beda dengan peristiwa pecah nya PKB saat itu, sehingga tidak terlepas itu semua adalah KUWALAT GUS DUR.dan bisa dikata hukum karma berlaku

Belum lagi kemarin pernah terjadi ulah kader Demokrat yg membanding-bandingkan Makam Gus Dur dengan Musium SBY-ANI yg di Pacitan yg akhirnya bantuan dana hibah 9 Milyar dibatalkan oleh Pemprov Jatim.

"Oleh sebab itu BARIKADE GUS DUR JAWA TIMUR tidak akan penah melupakan sejarah Pengkhianatan terhadap Gus Dur pungkasnya "

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Heboh SBY Disebut Sedang Kena Karma Terkait Moeldoko, Kasus Kuda Tuli dan PKB Muhaimin Buktinya?