Perjalanan Dinas Pemprov Banten Dipangkas 50 Persen, Pengamat Minta ASN Tak Malas

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Engkos Kosasih 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Pemerintah Provinsi Banten melakukan efisiensi pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2025.

Efisiensi tersebut diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun.

Satu di antara yang kena efisiensi adalah perjalanan dinas di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang mencapai 50 persen.

Pengamat Kebijakan Publik, Ahmad Sururi mengatakan, efisiensi tersebut merupakan titah dari Presiden.

Sehingga hal itu harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, Sururi menekankan agar tidak ada alasan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk bermalas-malasan dalam melaksanakan tugas.

"Meskipun alat ukur (kinerjanya) anggaran perjalanan dinas," kata Ahmad Sururi melalui sambungan telepon, Jumat (14/2/2025).

Baca juga: Pemprov Banten Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas Hingga Kegiatan Seremonial 

Sururi menilai, selama ini OPD selalu menghambur-hamburkan anggaran melalui kegiatan yang bersifat seremonial.

Misalnya saja ungkap dia, setiap tahun di bulan November-Desember selalu ada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di luar daerah.

"Selama ini untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun selalu mengadakan FGD, studi banding agar anggarannya terserap semua kan," ujarnya.

Baca juga: DPRD Banten Siapkan Rp25 M untuk Beli 8 Motor Listrik dan Ganti Sistem Kelistrikan Pakai Panel Surya

Ahmad Sururi berpesan, agara ASN di masing-masing OPD tetap melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi nya.

Kemudian melakukan peningkatan kapasitas untuk menambah skill sebagai ASN.

"Tentunya tupoksinya harus fokus ke sesungguhnya, jangan lagi berpikir nanti ada kegiatan yang mubazir seperti perjalanan dinas," katanya.

Sementara Kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti mengaku belum dapat memastikan kapan APBD Banten akan dilakukan efisiensi.