Penggiat Demokrasi Banten Ingatkan Pengawasan DPRD Lebak, Terhadap Pemerintahan Hasbi Jayabaya-Amir

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Penggiat Demokrasi Provinsi Banten, Nana Subana, meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak bersikap profesional, dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan Bupati Lebak. 

Pasalnya, tepat hari ini Kamis (20/2/2025) pasangan Hasbi Jayabaya-Amir Hamzah telah resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lebak periode 2025-2030.

Untuk itu, Nana menilai, pengawasan tersebut penting dilakukan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat, soal kekhwatiran akan lemahnya pengawasan DPRD. 

Terlebih lagi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Hasbi-Amir memiliki kekuatan besar koalisi di DPRD Lebak. 

"Tentu sangat penting, karena DPRD punya peranan itu untuk mengawasi kinerja eksekutif," katanya dalam sambungan telepon, Kamis (20/2/2025). 

"Dan pasti masyarakat melihat itu, maka kembali lagi sisi pengawas dan kontrol DPRD harus profesional," sambungnya. 

Baca juga: Bupati Lebak Terpilih Hasbi Jayabaya Disarankan agar Utamakan Pelayanan Dasar di 100 Hari Kerja

Meskipun begitu, berdasarkan aturan bahwa DPRD dan Bupati di daerah memiliki kesamaan dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, berbeda dengan pemerintah di pusat antara DPR RI dengan Presiden. 

"Jadi memang kalau di daerah itu tidak akan ada banyak berlawanan, karena tugasnya menjalankan pemerintah bersama-sama," katanya. 

"Tapi bersama itu bukan diartikan tidak ada kontrol, tapi fungsi kontrol dan pengawasan ini harus tetap berjalan oleh DPRD," sambungnya. 

Baca juga: Pj Bupati Optimis Lebak Bakal Maju di Bawah Kepemimpinan Hasbi-Amir

Tidak hanya itu, menurut dia, DPRD juga memiliki tantangan kuat terhadap rezim baru yang masih dalam satu keluarga. 

"Apalagi kita tahu ketua DPRD nya juga kan satu koalisi bersama Bupati. Makanya tantangannya juga mungkin lebih berat," ujaranya. 

Dia berharap, DPRD harus bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Sehingga, ketika visi misi Bupati tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka peran DPRD harus dilakukan. 

"Artinya orientasi DPRD itu harus berdasarkan aspirasi masyarakat, dan harus melihat juga visi misi Bupati yang sudah dibuat," ujaranya.

"Jangan sampai atas nama kepentingan bersama visi misi dilupakan, apalagi sampai aspirasi masyarakat juga tidak diserap, itu tidak boleh," pungkasnya.