Sengkarut Proyek Internet Desa di Pandeglang Rp60 Juta Setahun, Ini Keterangan DPMPD & Ketua BUMDes

Dia mengatakan, meksipun angaran itu kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), namun spesifikasi tidak sesuai. 

Terlebih, modem yang tersedia hanya 50 unit untuk 50 titik, serta sarana pendukung lainya juga tidak sesuai. 

"Jadi ketika saya hitung satu paket internet itu hanya menghabiskan biyaya kurang lebih Rp30 juta. Sementara anggaran yang harus dikeluarkan sebesar 60 juta," katanya. 

Keterangan DPMPD Pandeglang

Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang, Muslim Taufik membenarkan program internet desa tersebut digagas oleh pihaknya.

Muslim mengungkapkan, alasan DPMPD Pandeglang menginisiasi program tersebut lantaran keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) pengelolanya kurang baik. 

Sehingga DPMPD Pandeglang berinisiatif memasukan gagasan tersebut kepada semua kepala desa (kdes). 

"Makanya DPMPD mencoba memberikan alternatif kepada desa, supaya pendapatan mereka bisa meningkat kemudian pendapatannya juga bisa diketahui lewat aplikasi," katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/4/2025). 

"Dan ini tidak harus diikuti juga, karena kalau desa punya alternatif lain, BUMdes kita persilahkan tidak ikuti." 

"Tambah lagi sistem penganggarannya ada di meraka juga. Jadi tidak ada paksaan," sambungnya. 

Meksipun alternatif DPMPD, pada saat ditanya siapa yang mengadakan program pemasangan jaringan internet desa tersebut? Muslim mengaku tidak mengetahui.

"Saya tidak tahu soal itu," ucapnya. 

Ogah Sebut Nama Perusahaan

Mantan Camat Jiput ini enggan menyebutkan nama perusahaan pemegang proyek internet desa.

Bahkan dirinya mengaku tidak mengetahui siapa penyedia jaringan internet desa yang dikeluhkan sejumlah kades
"Tidak tahu," ujarnya.