Kepala Kemenag Pandeglang Minta Maaf ke Guru Honorer Madrasah, Sebut Demo Bikin Repot Pemerintah

"Tidak tahu saya sebelumnya, hanya saja ada laporan dari pak Kasi kalau guru-guru akan demo ke Jakarta," ujarnya dalam sambungan telepon, Jumat (31/10/2025). 

Lukman menyebut, aksi demonstrasi yang di ikuti guru honorer madrasah Pandeglang membuat pemerintah repot. 

"Saya juga menyampaikan kepada pak Kasi "udah gak usah, bikin repot pemerintah aja" Tapi kata pak kasi mereka sudah di sana," katanya. 

Pada saat ditanya, bagaimana sikap Kemenag terhadap guru honorer yang melaksanakan aksi demonstrasi? Lukman menilai, bahwa aksi demonstrasi adalah memaksa.

"Maksud saya bersurat saja dulu sih, secara administrasi. Kalau saran saya sih begitu, bersurat dulu, kemudian audiensi dengan DPR, Kemendiknas dan Mentri Keuangan, maksud saya begitu," ujarnya. 

Lukman mengatakan, bahwa tidak ada peluang bagi para guru honorer sekolah madrasah swasta diangkat menjadi ASN PPPK. Namun, jika pemerintah mengatur regulasi soal itu  maka dimungkinkan bisa. 

"Namun, karena regulasi sementara ini belum ada, jadi belum ada peluang bagi guru madrasah untuk ikut seleksi PPPK," katanya. 

"Ujung-ujungnya kan penghasilan, statusnya apapun kalau pemerintah mensejahterakan ya sah-sah saja," sambungnya.

Lukman menambahkan, bahwa gaji guru honorer madrasah dengan status inpasing sudah ditambah oleh Kemenag, yakni sebesar Rp500.000 dan dibayarkan setiap bulan sekali. 

Baca juga: Respon Guru Madrasah Usai Disebut Bikin Pemerintah Repot oleh Kemenag Pandeglang

Guru Madrasah Optimis

Koordinator Aksi Nasional Madrasah, Fahru Rizal menyatakan, bahwa Kemenag Pandeglang sebelumnya tidak mengetahui proses perjuangan para guru honorer madrasah. 

Sebab, sebelum melakukan aksi demonstrasi di Jakarta, pihaknya sudah menempuh jalur audiensi bersama para pihak terkait. 

Di antaranya, Kemenag RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementrian Keuangan (Kemenkeu), DPR Komisi II dan Komisi VIII.

"Kemenag yang engga tahu. Bahwa aksi ini sebelumnya sudah menempuh jalur audiensi dengan beberapa pihak terkait," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/10/2025). 

"Titik puncak di akhir adalah Presiden," sambungnya. 

Kendati demikian, Fahru memaklumi dengan segala kesibukan Kemenag tidak mengetahui perjalan dan gerakan yang dibangun sampai ke tingkat Pusat.