'Sisi Gelap' Dunia Pendidikan Pandeglang, Oknum Operator SD Diduga Pungli Buat Setor ke Disdikpora

Ringkasan Berita:

• Orang tua siswa SD Negeri 1 Banyumas, Pandeglang, mengaku diminta uang oleh oknum operator sekolah berinisial O.
• Anak dari orang tua berinisial E telah bersekolah di SD Negeri 1 Banyumas selama satu semester, naik ke kelas VI, dan aktif mengikuti pembelajaran.
• Uang tersebut disebut akan dibagi untuk Disdikpora Pandeglang Rp200 ribu, Kormin Kecamatan Rp100 ribu, dan sisanya untuk operator.

Laporan wartawan TribunBanten.com, Misbahudin

TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG - Orang tua siswa SD Negeri 1 Banyumas, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Banten mengaku diminta sejumlah uang oleh oknum petugas operator sekolah berinisial O.

Oknum operator tersebut diduga meminta uang kepada orang tua siswa dengan alasan biaya pengurusan administrasi kepindahan anaknya sekolah, dari madrasah di Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, ke SD Negeri 1 Banyumas, Kabupaten Pandeglang.

Kronologi

Orang tua siswa berinisial E menjelaskan bahwa anaknya pindah sekolah dari madrasah di Kecamatan Cileles ke SD Negeri 1 Banyumas saat duduk di kelas V.

Baca juga: Jumlah Anak Tidak Sekolah di Pandeglang Capai 42.415 Jiwa, Disdikpora : Setiap Tahun Naik

Anak tersebut bahkan sudah mengikuti kegiatan pembelajaran di SD Negeri 1 Banyumas selama satu semester dan naik ke kelas VI.

Namun, di tengah perjalanan menjelang kelulusan kelas VI, anaknya mengalami persoalan administrasi yang disebut belum lengkap dari pihak madrasah asal saat mengajukan kepindahan ke SD Negeri 1 Banyumas.

“Jadi sudah sekolah, cuma katanya datanya belum lengkap. Padahal waktu itu sudah diurus, anak saya juga sudah ikut belajar dan naik ke kelas VI di sana,” jelasnya dalam sambungan telepon, Senin (9/2/2026).

Setelah mendapatkan informasi tersebut, E kemudian menanyakan kepada oknum operator sekolah mengenai cara agar data anaknya bisa diperbaiki.

Namun, operator tersebut justru meminta uang sebesar Rp500 ribu kepada E. Uang tersebut disebutkan untuk Kecamatan sebesar Rp100 ribu, Dinas Rp200 ribu, dan operator Rp100 ribu.

“Katanya buat ngurus-ngurus data, terus buat ngasih ke orang Dinas Pendidikan juga. Katanya seharusnya Rp500 ribu, cuma tidak apa-apa katanya Rp400 ribu saja,” terangnya.

Sebagai orang tua, E mengaku khawatir jika kondisi tersebut berdampak pada mental anaknya hingga berhenti sekolah.

“Saya khawatir itu. Apalagi saya orang kurang mampu. Pengen saya bantuin, dan saya juga berusaha gimana caranya,” katanya.

Rekaman Voice Note