Warga Rancapinang Kepung Kantor Bupati Pandeglang, Tuntut Pembatalan SHP untuk TNI AD

6. Polda Banten menemukan lahan warga atas nama Mista, Mamun, Sarkaya dirusak, padahal tak tercantum dalam dokumen.

"Jadi semua bukti ini menunjukkan SHP 01/2012 berdiri di atas kebohongan dan rekayasa administratif," ujarnya. 

Berikut tuntutan massa aksi jilid II:

1. Batalkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 01/2012 atas Tanah Rancapinang.
Karena terbit tanpa dasar pelepasan hak rakyat dan tanpa proses hukum yang sah.

Baca juga: Menteri LHK Ungkap Rencana Evakuasi Warga Terdampak Radioaktif Cesium-137 di Cikande Serang

2. Tolak pembangunan Batalion di atas tanah warga sampai ada penyelesaian yang adil dan bermartabat.

3. Desak Bupati Pandeglang dan Kepala BPN untuk segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat secara resmi, terbuka, dan tertulis.

Tidak lama setelah itu, puluhan perwakilan warga Rancapinang memasuki Aula Bupati Pandeglang  untuk melakukan dialog dengan Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi dan Ketua DPRD Pandeglang, Agus Khotibul Umam, serta anggota DPRD Pandeglang lainnya.